Postingan

Menampilkan postingan dari Januari, 2022

ULANGAN HARIAN SATU : MATA PELAJARAN PPKN KELAS 8 BAB 1 SEMESTER 1

 Sebelum mengerjakan soal Online,  siswa membaca petunjuk dan tekhnis Pengerjakan soal dengan Cermat. Isi identitas diri pada kolom dibawah ini dengan menggunakan huruf kapital (Nama Lengkap) Pilih dan isi Kelas siswa pada kolom kelas Klik Berikutnya Peserta didik mengerjakan soal dengan menjawab soal yang dianggap paling mudah Waktu mengerjakan hanya sampai pukul 18.00 WIB di hari upload soal Siswa yang menjawab di luar waktu yang telah di tentukkan, maka secara otomatis akan terblokir Terima Kasih. Selamat beraktivitas, Tetap Jaga Kesehatan, Hindari Kerumunan, Rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan Jangan Lupa Gunakan Masker Jika berpergian.... ======= #lawancovid-19 SILAHKAN KERJAKAN SOAL DIBAWAH INI. JIKA MENGALAMI KESULITAN DALAM MENGAKSES SOAL. HUBUNGI GURU MATA PELAJARAN MELALUI APLIKASI whatsapp 

MATERI PPKN KELAS IX BAB II : POKOK PIKIRAN PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

 1. Hakikat Pokok-Pokok Pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pokok pikiran pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan (pokok pikiran persatuan). Pokok pikiran ini menegaskan bahwa dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diterima aliran negara persatuan. Pokok pikiran kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (pokok pikiran keadilan sosial). Pokok pikiran ini, menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta merupakan suatu kausa-finalis (sebab tujuan). Dengan demikian, penyelenggara negara dapat menentukan jalan serta aturan yang harus dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar untuk mencapai tujuan memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan. Pokok pikiran kedua ini, hendak mewujudkan keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia...

MATERI PPKN KELAS 9 : Sikap Positif Terhadap Isi Alinea dan Pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945

 Usaha mempertahankan Pembukaaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 tidak cukup hanya dengan memahami isi alinea dan pokok-pokok  pikiran  dalam  Pembukaaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Namun yang tidak kalah penting adalah mewujudkan makna yang terkandung dalam setiap alinea dan pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dalam  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa  dan  bernegara.  Setiap  lembaga  negara,  lembaga  masyarakat,  dan setiap  warga  negara  wajib  memperjuangkan  makna yang terkan...

Materi PKN Kelas VIII Semester 2 : Semangat Kebangkitan Nasional Tahun 1908 (Pertemuan 1)

 A. Kondisi Sebelum 1908 dan Sejarah Berdirinya VOC Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang saat ini dirasakan tidak lepas dari perjuangan para pahlawan terhadap penjajahan Belanda yang berlangsung berabad-abad lamanya. Kolonialisme dan imperialisme diterapkan oleh Belanda yang bertujuan untuk memperkaya bangsanya sendiri. Tak pelak, banyak dari kebijakan yang berlaku sangat merugikan dan membuat kondisi bangsa Indonesia memprihatinkan. Diantara kebijakan tersebut, adalah didirikannya VOC.    Ya, salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda dan membuat kondisi Bangsa Indonesia semakin sengsara adalah didirikannya kongsi dagang Belanda, yaitu Vereenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC pada 20 maret 1602. VOC berada di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Pieter Both. Nah, bagaimana sejarah berdirinya VOC tersebut?    Pada abad ke 15 Bangsa Eropa melakukan ekspedisi besar-besaran untuk mencari sumber ekonomi baru di belahan bumi lain untuk mengatasi kekacauan ...

PENUGASAN PPKN KELAS VII (Jumat, 03 September 2021

 Sesuai dengan Thematik Friday kita, yaitu tentang Bhinneka Tunggal Ika. Dan mumpung kalian semua sedang menggunakan kostum Bhineka Tunggal Ika. Maka di kesempatan Pelajaran PPKN Hari ini, Jumat, 03 September 2021, Bapak ingin mengambil nilai Ketrampilan melalui satu penugasan. Tugasnya : Membuat Video dengan durasi tidak boleh lebih dari 60 detik (Kalo kurang ya.... boleh boleh saja – Kalo lebih, gak boleh) Tema Video : Bhineka Tunggal Ika (Penjelasan mengenai makna dan pentingnya Persatuan dan kesatuan) Bagi yang sudah punya channel youtube, Video boleh langsung di upload melalui youtube, tapi dengan memberikan kata  #tugasppknyapindo  DAN #Kelastujuhmemangkece    - di Judul POSTINGAN dan bagian deskripsi POSTINGAN Youtube kamu. Bagi yang belum punya channel, bisa upload di facebook kamu dengan tetap memberikan kata #tugasppknyapindo  DAN #Kelastujuhmemangkece    - di postingan akun FB kamu, JANGAN LUPA TAG FB SAYA (Agus Erlan) Bagi yang tidak p...

Perumusan dan Pengesahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (05 NOVEMBER 2021)

 1. Perumusan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Penjajahan  BELANDA berakhir pada tahun 1942, tepatnya tanggal 8 Maret . Sejak saat itu Indonesia diduduki oleh bala tentara Jepang. Namun Jepang tidak terlalu lama menduduki Indonesia. Mulai tahun 1944, tentara Jepang mulai kalah di dalam melawan tentara Sekutu. Untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar bersedia membantu Jepang dalam melawan tentara Sekutu, Jepang memberikan janji kemerdekaan di kelak kemudian hari. Janji ini diucapkan oleh Perdana Menteri Kaiso pada tanggal 7 September 1944. Karena Jepang terus menerus terdesak, maka pada tanggal 29 April 1945 Jepang memberikan janji kemerdekaan yang kedua kepada bangsa Indonesia, yaitu juanji kemerdekaan tanpa syarat yang dituangkan dalam Maklumat Ganseikan (Pembesar Tertinggi Sipil dari Pemerintah Militer Jepang di Jawa dan Madura) No. 23. Dalam maklumat itu sekaligus dimuat dasar pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Tuga...

MENGENAL TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANGAN DIINDONESIA (30/11/2021)

 MATERI KELAS VIII SEMESTER 1  Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Berdasarkan alinea ke-4 UUD 1945, Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Menurut buku PPKN SMP VIII oleh Kemendikbud (2017), sistem hukum nasional adalah hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berisi pola dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu, semua peraturan perundang- undangan yang dibuat di Indonesia harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indon...

PROSES PENYUSUNAN PERPPU (PKN Kelas VIII, Edisi 23 November 2021)

 Indonesia memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan yang tata cara pembuatannya telah diatur. Indonesia adalah negara hukum dan hukum ini mengikat kepada seluruh anggota masyarakat. Hukum menjadi alat dalam menciptakan ketertiban dan keasilan. Tanpa hukum, kehidupan bermasyarakat akan mengalami kekacauan. Dan sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa Lembaga negara yang memiliki kekuasaan dalam membentuk Undang-Undang adalah DPR. Sementara itu Rancangan Undang-Undang (RUU) bisa dibuat oleh DPR, DPD atau Presiden. Jokowi, Presiden RI (2019-2024) -- sumber:google Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut : 1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (lihat detailnya) 2) Ketetapan MPR;  3) UU/Perppu; 4) Peraturan Presiden; 0) Peraturan Menteri; 5) Peraturan Daerah Provinsi; 6) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Dan untuk materi kali ini adalah mengenai Proses Penyusunan Peraturan ...

MAKNA KEDAULATAN RAKYAT (Edisi, senin 22 November 2021)

 Materi Pembelajaran Online PPKN Kelas IX Lembaga Lembaga Tinggi Negara MPR Presiden DPR BPK MA MK DPD KY Pada materi sebelumnya sudah dibahas mengenai salah satu lembaga tinggi negara, yakni MPR atau Majelis Permusyawaratan rakyat. Dan kali ini, pembahasan kita adalah mengenai lembaga tinggi negara yang kedua yakni PRESIDEN. Presiden adalah lembaga ekskutif dalam negara. Sejak tahun kemerdekaan hingga saat ini Indonesia sendiri telah dipimpin oleh 7 orang presiden. Dimana saat ini, sistem pemilihan presiden di Indonesia dilakukan dengan melakukan Pemilihan Umum (Pemilu). Hal ini dilakukan lima tahun sekali dengan maksimal menjabat selama dua periode (10 tahun). Presiden RI dari masa ke masa Berikut adalah Daftar Presiden Indonesia dan Wakilnya: 1. Sukarno Presiden pertama Indonesia adalah Ir Soekarno. Semasa hidupnya ia aktif dalam memerjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan mencetus dasar negara (Pancasila) dan menjadi proklamator. Pria yang lahir pada 6 Juni 1901 di Blitar saat ...