MENGENAL TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANGAN DIINDONESIA (30/11/2021)

 MATERI KELAS VIII SEMESTER 1





Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Berdasarkan alinea ke-4 UUD 1945, Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional.


Menurut buku PPKN SMP VIII oleh Kemendikbud (2017), sistem hukum nasional adalah hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.


Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berisi pola dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.

Selain itu, semua peraturan perundang- undangan yang dibuat di Indonesia harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.


Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesi


Tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Peraturan yang satu memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan yang lain.


Dalam pasal 7 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan adanya tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, di antaranya adalah:


1. Undang-Undang Dasar 1945


UUD 1945 merupakan hukum dasar peraturan perundang-undangan, bersifat mengikat yang berisi norma dan ketentuan yang harus ditaati.


Sesuai amanat dalam pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MPR berhak mengubah dan menetapkan UUD. Perubahan telah terjadi sebanyak 4 kali di mana hal tersebut merupakan jawaban atas tuntutan reformasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia.


2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)


Ketetapan MPR merupakan putusan majelis yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat kepada seluruh majelis dan setiap warga negara, lembaga masyarakat serta lembaga negara.


3. Undang-undang/Peraturan Pemerintah pengganti UU


UU merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan presiden. Hal itu setara/sederajat dengan Peraturan Pemerintah pengganti UU yang merupakan peraturan yang dibentuk oleh presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Selain DPR dan presiden, DPD juga bisa mengusulkan UU kepada DPR.


4. Peraturan Pemerintah (PP)


Peraturan pemerintah adalah peraturan yang dibuat oleh presiden untuk melaksanakan UU sebagaimana mestinya. PP disiapkan oleh kementerian dan/atau lembaga pemerintah bukan kementerian sesuai dengan bidangnya.


5. Peraturan Presiden (Perpres)


Peraturan Presiden dibentuk oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.


6. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)


Peraturan Daerah Provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama gubernur untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan juga untuk kebutuhan daerah.


Perda Provinsi tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Jika hal tersebut terjadi, Pemerintah Pusat dapat membatalkan Peraturan Daerah.


7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota)


Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bupati/walikota. Peraturan dibentuk sesuai dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan sehingga peraturan di tiap-tiap daerah berbeda.


SETELAH MEMBACA MATERI DIATAS, SILAHKAN IKUTI PETUNJUK BERIKUT INI :


Lakukan Absen pada kolom Komentar yang ada dibawah postingan materi ini


Kerjakan tugas secara individu, (UNDUH TUGAS)


Bagi peserta didik yang masih belajar dari rumah (daring) batas kirim tugas adalah hari ini juga pukul 15.00 WIB


Bagi peserta didik yang berada disekolah (Uji coba Tatap Muka) batas kirim tugas adalah hari ini juga pukul 12.00 WIB


Peserta didik yang terlambat mengirimkan tugas akan mendapatkan penguranga nilai


Bagi Peserta didik yang sudah memiliki Blog, silahkan COPAS materi ini, lalu tempelkan pada postingan blog kamu (Linknya kirim ke WA Group)


Bagi peserta didik yang belum memiliki blog, diharapkan membuat blog (versi blogger) dengan cara mencaari literasi sendiri melalui google.


Forum diskusi dan Tanya jawab, dibuka pada pukul 10.00 sampai dengan pukul 12.00 WIB

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Perumusan dan Pengesahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (05 NOVEMBER 2021)

 1. Perumusan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Penjajahan  BELANDA berakhir pada tahun 1942, tepatnya tanggal 8 Maret . Sejak saat itu Indonesia diduduki oleh bala tentara Jepang. Namun Jepang tidak terlalu lama menduduki Indonesia. Mulai tahun 1944, tentara Jepang mulai kalah di dalam melawan tentara Sekutu. Untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar bersedia membantu Jepang dalam melawan tentara Sekutu, Jepang memberikan janji kemerdekaan di kelak kemudian hari. Janji ini diucapkan oleh Perdana Menteri Kaiso pada tanggal 7 September 1944. Karena Jepang terus menerus terdesak, maka pada tanggal 29 April 1945 Jepang memberikan janji kemerdekaan yang kedua kepada bangsa Indonesia, yaitu juanji kemerdekaan tanpa syarat yang dituangkan dalam Maklumat Ganseikan (Pembesar Tertinggi Sipil dari Pemerintah Militer Jepang di Jawa dan Madura) No. 23. Dalam maklumat itu sekaligus dimuat dasar pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Tuga...
Baca selengkapnya

ULANGAN HARIAN SATU : MATA PELAJARAN PPKN KELAS 8 BAB 1 SEMESTER 1

 Sebelum mengerjakan soal Online,  siswa membaca petunjuk dan tekhnis Pengerjakan soal dengan Cermat. Isi identitas diri pada kolom dibawah ini dengan menggunakan huruf kapital (Nama Lengkap) Pilih dan isi Kelas siswa pada kolom kelas Klik Berikutnya Peserta didik mengerjakan soal dengan menjawab soal yang dianggap paling mudah Waktu mengerjakan hanya sampai pukul 18.00 WIB di hari upload soal Siswa yang menjawab di luar waktu yang telah di tentukkan, maka secara otomatis akan terblokir Terima Kasih. Selamat beraktivitas, Tetap Jaga Kesehatan, Hindari Kerumunan, Rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan Jangan Lupa Gunakan Masker Jika berpergian.... ======= #lawancovid-19 SILAHKAN KERJAKAN SOAL DIBAWAH INI. JIKA MENGALAMI KESULITAN DALAM MENGAKSES SOAL. HUBUNGI GURU MATA PELAJARAN MELALUI APLIKASI whatsapp 
Baca selengkapnya

PROSES PENYUSUNAN PERPPU (PKN Kelas VIII, Edisi 23 November 2021)

 Indonesia memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan yang tata cara pembuatannya telah diatur. Indonesia adalah negara hukum dan hukum ini mengikat kepada seluruh anggota masyarakat. Hukum menjadi alat dalam menciptakan ketertiban dan keasilan. Tanpa hukum, kehidupan bermasyarakat akan mengalami kekacauan. Dan sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa Lembaga negara yang memiliki kekuasaan dalam membentuk Undang-Undang adalah DPR. Sementara itu Rancangan Undang-Undang (RUU) bisa dibuat oleh DPR, DPD atau Presiden. Jokowi, Presiden RI (2019-2024) -- sumber:google Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut : 1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (lihat detailnya) 2) Ketetapan MPR;  3) UU/Perppu; 4) Peraturan Presiden; 0) Peraturan Menteri; 5) Peraturan Daerah Provinsi; 6) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Dan untuk materi kali ini adalah mengenai Proses Penyusunan Peraturan ...
Baca selengkapnya